REWARD DAN PUNISHMENT ITU BERNAMA MUTASI

 

Kalau mutasi dijadikan hukuman, sama saja menganggap jauh dari Jawa adalah kutukan. 

***

Mutasi di kalangan Account Representatif rupanya tak sekedar tour of duty. Sudah ditambahkan fungsi sebagai reward dan punishment. Pihak pimpinan berulangkali menyampaikan kalau jauh dari homebase adalah sebentuk punishment. Mendekati home base adalah reward. 

Kalau di pihak bawahan, ya hanya bisa pasrah. Walaupun bertanya-tanya : kalau sebagai hukuman, mestinya harus jelas statusnya. Apakah berat, sedang atau ringan? Untuk sampai pada vonis juga ada prosesnya. Ada konfirmasi dan pembahasan. Tidak sepihak. 

Pada mutasi regional jelas terbaca. Mana yang terkena punishment, dan mana yang dapat reward. Hanya saja prestasi dan kesalahannya tidak jelas. Karena tidak pernah ada konfirmasi. Atas kesalahan apa sehingga dimutasi jauh dari home base. Misalnya saya sendiri sampai terlempar ke pedalaman Kalimantan. 

“Wah,repot juga kalau harus dikonfirmasi ke setiap pegawai.” Begitu jawab Kabag Umum Kanwil yang membawahi kepegawaian. Ketika tahun lalu saya komplain perihal mutasi regional. Sudah ditempatkan di Pontianak, dilempar lagi ke Sintang. Padahal usia sudah 51. Sementara beberapa yang masih muda dan seger hanya geser di kota. Entah apa prestasinya. 

Kalau mau mengambil keputusan yang adil memang harus mau repot. Kecuali mutasi benar-benar bukan hukuman. 

Hanya saja karena kriterianya belum jelas, sederhana terbuka, dan berlalu untuk semua pegawai dengan waktu dan durasi yang pasti, maka mutasi AR belum bisa dikatakan hanya semata tour of duty. 

Tapi mempertanyakan kebijakan sepertinya akan mubazir. Karena dialog atas-bawah memang mengandung kelemahan. Relasi kuasa yang tidak seimbang membuat pimpinan tak bisa disalahkan. Sebaliknya perbedaan pendapat membuat anak buah bisa dinilai tak loyal. 

Maka saya tuangkan dalam tulisan. Berharap ada yang membaca dengan jernih tanpa terganggu status siapa yang berpendapat. 

Perspektif Manajemen

Agar mutasi benar-benar dipahami sebagai mekanisme institusional yang sehat, ada satu ruang refleksi yang layak dibuka bersama. Bukan untuk menggugat, melainkan untuk memperkuat saling percaya. 

Mari kita bicara tentang konsistensi.

Dalam manajemen modern, konsistensi adalah fondasi legitimasi kebijakan. Ketika mutasi dipahami sebagai bagian dari reward and punishment, maka secara akademik ia menuntut prasyarat kejelasan sebab—prestasi apa yang diapresiasi, dan kesalahan apa yang dikoreksi.

Di sinilah sering muncul kesenjangan persepsi di tingkat pegawai. Prestasi dan kekeliruan yang disebut sebagai dasar mutasi tidak pernah hadir sebagai fakta yang terkonfirmasi. Padahal, dalam prinsip tata kelola yang baik, setiap bentuk punishment idealnya melalui proses klarifikasi, dialog, atau mekanisme penilaian yang dapat dipahami oleh subjek kebijakan itu sendiri. Tanpa itu, makna reward and punishment berisiko bergeser. Dari instrumen pembelajaran menjadi sekadar keputusan administratif sepihak.

Kalau mutasi dikaitkan dengan pushrank. Mari kita telaah. 

Dalam diskursus manajemen kinerja, dikenal pula istilah performance ranking sebagai alat bantu evaluasi. Di tingkat konseptual, instrumen ini lazim diposisikan sebagai sarana reward, bukan punishment. 

Bahkan ini sudah dijelaskan oleh pimpinan pusat. Pada kesempatan forum pengawasan tahun 2025. Bahwa pushrank boleh untuk menentukan reward tapi bukan untuk punishment. 

Namun di lingkungan regional kanwil, fakta menjadi berbeda. Pushrank telah dijadikan sebagai faktor dominan dalam menentukan mutasi. Keluhan memang pernah muncul, tetapi ruang penjelasan lanjutan terasa belum cukup menjangkau kebutuhan rasa keadilan.

Padahal, seperti diingatkan Peter Drucker, “Management is doing things right; leadership is doing the right things.” Kebijakan yang dijalankan dengan narasi yang utuh dan transparan bukan hanya akan menjadi doing things right, tetapi juga doing the right things—membangun kedewasaan organisasi sekaligus ketangguhan sumber daya manusianya.

Maka, mutasi semestinya bisa diberlakukan untuk semua pegawai tanpa kecuali. Cukup mempertimbangkan usia, waktu, durasi. Serta kompensasi wajar jauh dari home base. 

Untuk durasi cukup tiga tahun. Berlaku untuk semua AR. Karena konsekuensi mutasi memang ada dan terasa berat. Bukan pada masyarakatnya, bukan pada alamnya, bukan pula pada sarana transportasi atau hiburan. Tapi pada tiga hal: Take Home Pay yang tergerus, hubungan dengan pasangan dan pendidikan anak. 

THP memang tergerus sekitar 25%-nya. Terutama untuk transportasi lintas pulau, dan dapur kedua. Untuk posisi AR nilai ini benar-benar material. Ini yang dirasa tidak adil. Apalagi di tengah kebutuhan sekolah anak yang tengah memuncak.

Kedua, menjaga hubungan dengan pasangan. Hidup sendiri di perantauan memang perlu ketahanan iman tersendiri. Maka keharusan pulang ke rumah yang jauh bukan sekedar masalah ongkos tapi tentang menjaga ketahanan keluarga. Di DJP sendiri kasus perselingkuhan secara statistik termasuk tinggi. Ketika terjadi perselingkuhan karena terlalu lama jauh dari homebase, ini ada kontribusi kesalahan manajemen. 

Mendidik anak juga menjadi tantangan. Karena fungsi ayah sebagai pendidik kini harus dilakukan secara remote. Saya masih beruntung karena aktif di komunitas parenting, sehingga sedikit punya bekal wawasan. Jadinya sekalian menerapkan konsep remote fatherhood. Jadi tahu di mana titik-titik rawannya. Memang benar kata Ki Hadjar Dewantara, “Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru.” Bahkan keterpisahan pun bisa menjadi ruang belajar tentang kesabaran dan keteguhan. 

DJP perlu melembagakan solusi untuk para ayah yang jauh dari keluarga. Agar anak-anak DJP tak mengalami fatherless.  

Jadinya mutasi jauh dari homebase yang adil dan proporsional itu :

- Waktu yang pasti 

- Durasi tiga tahun

- Berlaku untuk semua AR

- Kompensasi atas tambahan biaya

- Edukasi parenting yang masif dan terstruktur

Inilah peluang perbaikan. Cukuplah generasi saya yang mengalami ketidakkonsistenan narasi kebijakan mutasi. Karena pada akhirnya, kebijakan yang adil akan melahirkan penerimaan. Kebijakan yang diterima dengan kesadaran akan tumbuh menjadi energi pengabdian, bukan residu kekecewaan.